Sorong — Kasiops Kasrem 181/PVT Letkol Inf Eko Handono mewakili Danrem 181/PVT Hadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Penyiapan Penanganan Terpadu Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Papua Barat Daya, yang dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos., bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Jalan Merpati, Kota Sorong, Senin (31/8/2026).
Rapat tersebut dihadiri sekitar 30 peserta dari unsur Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, TNI, Polri, BPBD, Damkar, BMKG, serta instansi terkait lainnya. Kegiatan dilaksanakan sebagai langkah antisipatif sekaligus tindak lanjut arahan pemerintah dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanganan Karhutla secara terpadu dan lintas sektoral.
Dalam paparannya, Kepala BPBD Provinsi Papua Barat Daya Dr. George Yarangga, A.Pi., M.M., menyampaikan bahwa kejadian Karhutla di sejumlah wilayah PBD masih perlu mendapat perhatian serius. Sejumlah kendala yang dihadapi antara lain belum seragamnya data kejadian dan luasan Karhutla, kejadian kebakaran yang berulang, keterbatasan sarana dan prasarana, serta masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat.
Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I DEO Sorong Ahmad Bisri, S.T., M.M., memaparkan kondisi cuaca dan hotspot di wilayah Papua Barat Daya. Berdasarkan hasil monitoring BMKG, terdapat 589 titik hotspot di Papua Barat Daya, dengan konsentrasi terbanyak di Kabupaten Sorong Selatan, Tambrauw dan Raja Ampat. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi Karhutla.
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan pentingnya penyamaan persepsi dan langkah bersama antarinstansi. Penanganan Karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman setelah kebakaran terjadi, namun harus diperkuat melalui pencegahan, deteksi dini, kesiapsiagaan dan respons cepat.
“Seluruh unsur harus memiliki pemahaman yang sama, baik terkait wilayah rawan, kesiapan personel dan sarana prasarana, mekanisme pelaporan maupun langkah penanganan apabila terjadi kebakaran,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut juga mengemuka pentingnya pembentukan Satgas Karhutla Provinsi Papua Barat Daya sebagai wadah koordinasi lintas sektor dengan prinsip satu informasi dan satu komando. Satgas diharapkan mampu memperjelas pembagian tugas, mempercepat komunikasi serta mobilisasi personel dan peralatan apabila terjadi Karhutla.
Pada kesempatan tersebut, unsur TNI, BPBD, Damkar, pemerintah kabupaten/kota, instansi teknis, dunia usaha dan masyarakat didorong untuk meningkatkan sinergitas, khususnya dalam pelaksanaan patroli terpadu, pemetaan wilayah rawan, kesiapan personel dan peralatan, serta edukasi kepada masyarakat.
Sebagai hasil rapat, disepakati pembentukan Satgas Karhutla Provinsi Papua Barat Daya dengan struktur:
Penasihat: Forkopimda Provinsi Papua Barat Daya
Ketua: Gubernur Papua Barat Daya
Wakil Ketua I: Wakil Gubernur Papua Barat Daya
Wakil Ketua II: Kapolda Papua Barat Daya
Wakil Ketua III: Danrem 181/Praja Vira Tama
Sekretaris: Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Papua Barat Daya
Selain itu, akan dibentuk tim kecil untuk melakukan pemetaan wilayah rawan Karhutla serta inventarisasi personel, kendaraan dan sarana prasarana yang dimiliki masing-masing unsur sebagai bagian dari kesiapsiagaan Satgas.
Melalui pembentukan Satgas tersebut, diharapkan penanganan Karhutla di Provinsi Papua Barat Daya dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, terpadu dan berkelanjutan, sekaligus meminimalkan dampak terhadap masyarakat, lingkungan, kesehatan serta aktivitas sosial dan ekonomi.
Korem 181/Praja Vira Tama
Profesional • Responsif • Adaptif • Visioner • Integratif • Tanggap • Amanah
#Korem181PVT #PrajaViraTama #Korem181 #Karhutla #PapuaBaratDaya #SatgasKarhutla #TNI #Sinergitas #PenanggulanganKarhutla #CegahKarhutla #TNIAD
