Palu – Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Palu, M. Nur Amin menghadiri undangan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah (BNNP Sulteng) dalam kegiatan “Rapat Konsolidasi Stakeholder” yang dilaksanakan pada hari ini, Senin (12/10) bertempat di Kantor BNNP Sulteng.
Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat Undangan Peserta Kegiatan Rapat Konsolidasi Stakeholder. Rapat ini digelar dalam rangka mendorong penyelarasan pengawasan terhadap penanganan perkara penyalahgunaan Narkotika serta memastikan korban penyalahgunaan Narkotika memperoleh penanganan yang tepat, transparan, dan berkeadilan.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bapas Kelas I Palu tidak hanya hadir sebagai peserta, namun juga dipercaya untuk membawakan materi terkait peran dan fungsi Bapas dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, khususnya dalam penanganan klien penyalahguna Narkotika.
Dalam paparannya, M. Nur Amin menjelaskan tentang pentingnya peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam melakukan asesmen, pendampingan, serta pentingnya sinergitas antara Aparat Penegak Hukum (APH), BNN, dan Bapas dalam menentukan rekomendasi rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan yang lebih humanis bagi penyalahguna.
Sementara itu, Kepala Bapas Palu menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi, karna penanganan penyalahguna Narkotika tidak bisa parsial. Bapas Palu siap bersinergi penuh dengan BNNP Sulteng dan seluruh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk memastikan korban penyalahgunaan mendapatkan haknya untuk direhabilitasi,” tegas M. Nur Amin.
Pada kesempatan terpisah, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Herman Mulawarman, memberikan apresiasi dan dukungannya.
“Kami sangat mengapresiasi sinergi yang dibangun oleh Bapas Kelas I Palu bersama BNNP Sulteng. Rapat Konsolidasi Stakeholder ini adalah langkah strategis untuk memastikan penanganan penyalahgunaan Narkotika di Sulteng berjalan selaras, transparan dan berkeadilan. Peran Bapas sangat krusial, terutama dalam memberikan asesmen yang komprehensif agar korban penyalahguna benar-benar mendapatkan penanganan rehabilitatif yang tepat, bukan sekadar pemidanaan. Ini sejalan dengan semangat Pemasyarakatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan,” ujar Herman Mulawarman.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta instansi terkait lainnya di wilayah Sulawesi Tengah. Diharapkan melalui kegiatan ini terbangun sistem penanganan perkara Narkotika yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada pemulihan korban.
HUMAS BAPAS KELAS I PALU
