Banjarbaru, INFO_PAS – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Banjarbaru, Irwanto Dwi Yhana Putra, menghadiri pembukaan Focus Group Discussion (FGD) tentang sinergi aparat penegak hukum dalam implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter), Kamis (22/10).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura ini dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan, Erwedi Supriyatno, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Kalimantan Selatan. Kalapas Banjarbaru hadir didampingi seorang staf Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan (Regbimkemas).
FGD ini menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pemerintah daerah, dan masyarakat. Sinergi tersebut diperlukan untuk mendukung implementasi KUHP Nasional, khususnya dalam pelaksanaan pembinaan dan reintegrasi sosial Warga Binaan.
Kepala Lapas Kelas IIB Banjarbaru, Irwanto Dwi Yhana Putra, menekankan pentingnya kerja sama antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. “Sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan proses pembinaan dan reintegrasi sosial Warga Binaan berjalan dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan, Erwedi Supriyatno, menyoroti pentingnya kesamaan persepsi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan. “Komunikasi dan koordinasi harus terus diperkuat agar implementasi KUHP Nasional berjalan selaras serta mampu mendukung tujuan Pemasyarakatan, terutama dalam proses pembinaan dan reintegrasi sosial Warga Binaan,” tegasnya.
Melalui keikutsertaan dalam FGD ini, Lapas Banjarbaru berharap sinergi lintas sektor dapat terus diperkuat untuk mendukung implementasi KUHP Nasional dan meningkatkan kualitas layanan bimbingan integrasi. Upaya tersebut diharapkan mampu mempersiapkan Warga Binaan untuk kembali ke tengah masyarakat secara bertanggung jawab serta mendukung terciptanya ketertiban dan keamanan.
