Jakarta, Info_PAS– Rapat Koordinasi (Rakor) Dukungan Manajemen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Semester I Tahun 2025 telah resmi dibuka di Jakarta, Senin (4/8).
menandai langkah penting dalam transformasi kelembagaan menuju Kemenimipas PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel). Acara yang dihadiri oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah dan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Imigrasi dan Pemasyarakatan seluruh Indonesia ini menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang menyeluruh dan berdampak nyata.
Puncak acara ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kepolisian Republik Indonesia dan Kemenimipas, menunjukkan sinergi antar lembaga dalam penegakan hukum. Selanjutnya, Kemenimipas meluncurkan identitas kelembagaan baru, termasuk pakaian dinas, mars Kemenimipas, dan deklarasi nilai-nilai PRIMA, sebagai simbol komitmen terhadap perubahan budaya kerja.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas), Agus Andrianto, menyampaikan apresiasi atas capaian signifikan reformasi birokrasi Pemasyarakatan, dengan 163 satuan kerja meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan 8 satker lainnya meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Beliau menekankan agar nilai-nilai PRIMA diimplementasikan dalam seluruh aspek kerja.
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan arahan tentang pentingnya transformasi manajemen yang berkelanjutan, efisiensi, dan penguatan kolaborasi. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, menyoroti Pemasyarakatan sebagai sektor prioritas dengan fokus pada pembangunan Lembaga Pemasyarakatan modern, penguatan rehabilitasi narapidana, dan penerapan konsep smart prison. Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku, Ricky Dwi Biantoro, mengusulkan agar tata kelola manajemen Pemasyarakatan menjadi pilot project nasional. Rakor ini bertujuan untuk menyelaraskan arah dan prioritas Kemenimipas dalam mewujudkan institusi yang bersih, profesional, dan akuntabel.
Kontributor: Humas Lapas Wonreli
