Sorong, 26 Agustus 2025 – Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat bersama Korem 181/Praja Vira Tama menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait dukungan pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) di wilayah Raja Ampat. Acara berlangsung di Makorem 181/PVT, Jl. Pramuka No. 1 Kota Sorong, dipimpin langsung oleh Danrem 181/PVT Brigjen TNI Totok Sutriono, S.Sos., M.M., serta dihadiri ±20 peserta dari unsur TNI dan Pemerintah Daerah.
Pentingnya Sinergi Pertahanan dan Pembangunan
Dalam sambutannya, Brigjen TNI Totok Sutriono menegaskan bahwa pembangunan satuan pertahanan tidak dapat dipisahkan dari dukungan rakyat dan pemerintah daerah. “BTP bukan hanya memperkuat pertahanan, tetapi juga menjadi motor percepatan pembangunan di bidang pertanian, kesehatan, dan konstruksi,” ujarnya.
Beliau menjelaskan, pembangunan BTP di Raja Ampat akan disiapkan di atas lahan seluas 60 hektar, terdiri dari 50 hektar untuk markas BTP dan 10 hektar untuk kompi produksi. Kehadiran satuan ini diharapkan dapat membawa manfaat langsung bagi masyarakat, baik dari aspek keamanan maupun pemberdayaan ekonomi.
Komitmen Pemerintah Daerah
Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, S.IP., M.M., M.Ec.Dev, dalam sambutannya menyampaikan bahwa dukungan Pemda bukan hanya soal lahan dan anggaran, tetapi juga komitmen membangun keseimbangan antara pemanfaatan laut dan darat. “97% wilayah Raja Ampat adalah kawasan konservasi. Kehadiran BTP memberi semangat baru agar masyarakat dapat mengelola lahan secara berkelanjutan, tanpa meninggalkan kearifan lokal,” jelasnya.
Pemda telah mengalokasikan anggaran Rp500 juta pada 2025 untuk pelepasan lahan, sementara Rp1,5 miliar akan dilanjutkan pada 2026. Bupati menegaskan dukungan penuh bagi TNI karena keberadaannya dipercaya dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kemandirian pangan.
Pandangan DPRK dan Stakeholder Lain
Ketua DPRK Raja Ampat, Mohammad Taufik Sarasa, S.T., menekankan pentingnya keberlanjutan pembangunan sekaligus peluang bagi putra-putri Orang Asli Papua (OAP) untuk direkrut menjadi prajurit TNI. “Ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga membuka masa depan generasi muda Raja Ampat di bidang pertahanan negara,” katanya.
Dukungan serupa juga datang dari unsur TNI. Kolonel Inf. Yuli Eko Purwanto, S.I.P., M.I.Pol., menilai pembentukan batalyon baru di Papua Barat Daya sebagai langkah strategis memperkuat pertahanan rakyat semesta sekaligus mempererat persatuan bangsa melalui rekrutmen prajurit dari berbagai daerah di Indonesia.
Pihak PLN pun menyatakan kesiapan mendukung pembangunan fasilitas kelistrikan, terutama pada area prioritas yang sudah ditetapkan, agar BTP dapat beroperasi dengan baik.
Puncak acara ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dilanjutkan dengan tukar pelakat antara Danrem 181/PVT dan Bupati Raja Ampat, serta ramah tamah bersama.
Catatan Penting MoU ini menjadi tonggak sejarah sinergi TNI, Pemda, dan masyarakat Raja Ampat. Selain memperkuat pertahanan wilayah strategis di Papua Barat Daya, BTP juga diproyeksikan sebagai motor pembangunan daerah di sektor pertanian, kesehatan, dan sosial-ekonomi.
Kesimpulan Penandatanganan MoU ini menunjukkan komitmen nyata Pemda Raja Ampat dan Korem 181/PVT dalam menghadirkan pertahanan yang sejalan dengan pembangunan, dengan target pembangunan tuntas pada 2026 melalui skema anggaran bertahap dan dukungan lintas sektor.
