Banjarmasin – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Sosialisasi, Monitoring, dan Inventarisasi SPAK-SPKP pada Kamis (28/8) di Aula Kanwil Kemenkumham Kalsel. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Pemasyarakatan.
Acara dibuka oleh Kepala Bidang Perawatan Pengamanan dan Kepatuhan Internal dengan menghadirkan narasumber dari Pusat Strategi Kebijakan (PUSTAKA). Dalam pemaparannya, PUSTAKA menekankan peran penting evidence-based policy dalam penyusunan strategi kebijakan, termasuk dalam penerapan survei berbasis aplikasi STARAPP Survei 3A.
Materi yang disampaikan mencakup dasar hukum pelaksanaan SPAK-SPKP yang merujuk pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta sejumlah regulasi KemenPAN-RB.
SPAK (Survei Persepsi Anti Korupsi) difokuskan untuk memetakan integritas dan potensi praktik korupsi di unit layanan publik, mulai dari diskriminasi, gratifikasi, percaloan, hingga pungli. Sementara SPKP (Survei Persepsi Kualitas Pelayanan) diarahkan untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan, dengan indikator persyaratan, prosedur, waktu, biaya, hingga sarana prasarana.
“Target capaian survei sudah jelas, minimal 3,20 dari skala 4 untuk WBK, dan 3,60 untuk menuju WBBM,” papar narasumber.
Rutan Kelas IIB Pelaihari menjadi salah satu satker yang hadir. Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas, M. Fahrurrazi, bersama dua operator STARAPP, Dika Ratna Pambudi dan M. Erwan Novrian Putra, mengikuti kegiatan secara langsung. Mereka menerima arahan teknis seputar pengisian, monitoring, dan pelaporan SPAK-SPKP di tingkat satuan kerja.
Fahrurrazi menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai pedoman bagi Rutan Pelaihari dalam menjaga kualitas layanan. “Melalui SPAK dan SPKP, kami bisa mendapat gambaran nyata bagaimana persepsi masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Hasil survei ini akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan sekaligus memperkuat komitmen Zona Integritas menuju WBK/WBBM,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Rutan Pelaihari, Eri Triyanto, meski tidak hadir langsung, menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini. “Kami mendukung penuh pelaksanaan SPAK dan SPKP sebagai instrumen penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Komitmen kami adalah menghadirkan layanan yang bersih, humanis, dan berintegritas bagi masyarakat,” tegasnya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi instrumen evaluasi mandiri bagi setiap unit pelaksana teknis Pemasyarakatan, sekaligus tolok ukur peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.
