Maros — Komandan Korem 141/Tp Brigjen TNI Andre Clift Rumbayan, S.Sos., M.M., bersama Ketua Persit KCK Koorcab Rem 141 dampingi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) II, Marsekal Madya TNI M. Khairil Lubis, melaksanakan panen raya padi di lahan seluas 99 hektare di Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Rabu (24/7/2025).
Panen raya ini merupakan bagian dari program mendukung ketahanan pangan nasional. Desa Samangki sendiri dikenal sebagai salah satu daerah lumbung padi terbesar di Kabupaten Maros, dengan total lahan produktif mencapai 2.327 hektare.
Dalam keterangannya, Marsdya TNI M. Khairil Lubis menyebutkan, panen kali ini memanfaatkan enam unit mobil _combine harvester_ bantuan dari Dinas Pertanian. “Dengan peralatan ini, pelaksanaan panen jadi jauh lebih mudah dan cepat”, ujarnya.
Marsdya Khairil Lubis juga menekankan pentingnya keterlibatan TNI di lapangan. “Kalau tidak ada personel TNI, tengkulak bisa bermain di saat padi dijemur. Tapi sekarang semua stakeholder bekerja bersama, mengikuti arahan Presiden untuk mengejar target swasembada pangan 3,5 juta ton”, tegasnya.
Danrem 141/Tp pada kesempatan ini mengatakan, selain memberikan pengarahan kepada para prajurit, Beliau juga mengecek langsung sarana dan prasarana yang akan digunakan masyarakat dalam proses panen
“Diharapkan dalam kunjungan Pangkogabwilhan II di wilayah Korem 141/Tp yaitu di Kab. Maros dapat memberikan motivasi dan semangat kepada para prajurit dan masyarakat agar bekerjasama untuk mewujudkan Swasembada Pangan”, ujar Danrem.
Sementara itu, Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, yang turut hadir dalam kegiatan panen raya menyampaikan apresiasi atas keterlibatan TNI.
“Kami berterima kasih atas bantuan dan edukasi yang diberikan kepada masyarakat, mulai dari teknik menanam sampai proses penjualan. Alhamdulillah, ketahanan pangan di Kabupaten Maros masih terjaga baik”, ucapnya.
Kegiatan ini menjadi salah satu upaya sinergis antara TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan di tingkat desa. (*)
